ANALISIS PENGELOLAAN DANA TA’ZIR DAN TA’WIDH PADA BPRS AL-MABRUR PONOROGO

Argadina, Kharisma Maulidia. Analisis Pengelolaan Dana Ta’zir dan Ta’widh
pada BPRS Al-Mabrur Ponorogo. Program Studi Hukum Ekonomi
Syari’ah, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin
Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo, Pembimbing:
Drs. Alwi Mudhofar, M.Pd.I., Iwan Ridhwani, S.H.I., M.E.
Kata Kunci : BPRS, Pembiayaan, Ta’zir, Ta’widh
Kehadiran perbankan syari’ah menjadi angin segar di tengah lambatnya
perkembangan bisnis sektor riil. Dikarnakan perbankan syari’ah memiliki
karakteristik khusus yakni bebas bunga dan memiliki rasio nisbah yang rendah.
Hal tersebut menjadi alasan perbankan syari’ah sangat diminati. Namun dibalik
perkembangannya tentu ada kekhawatiran pada pembiayaan yakni terjadi gagal
bayar atau wanprestasi. Maka dari itu perbankan syari’ah dan BPRS Al-Mabrur
Ponorogo menerapkan sanksi Ta’zir dan Ta’widh dengan tujuan agar nasabah
lebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya.
Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, karna
penelitian ini tidak membutuhkan angka atau statistik. Penelitian ini bertujuan
untuk: 1) Untuk mengetahui klasifikasi kriteria nasabah yang dikenakan Ta'zir
dan Ta’widh bagi nasabah BPRS Al-Mabrur Ponorogo. 2) Untuk mengetahui
pengelolaan dana Ta'zir dan Ta'widh untuk nasabah BPRS Al-Mabrur Ponorogo.
Hasil penelitian menungkapkan bahwa: 1) Penerapan sanksi Ta’zir dan
pengelolaan dana Ta’zir sendiri sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 17
Tahun 2000. Yakni untuk nasabah pembiayaan yang terlambat membayar tidak
semuanya dikenakan sanksi Ta’zir akan tetapi ada beberapa keadaan yang
nasabah tersebut tidak bisa dikenakan sanksi atau sering disebut dengan keadaan
Forcemajeur. Dan untuk pengelolaan dananya sendiri masuk kedalan dana sosial.
2) Penerapan sanksi Ta’widh dan pengelolaan dana Ta’widh belum sesuai dengan
DSN-MUI Nomor 43 Tahun 2004. Jika ada pembiayaan yang diidentifikasi terjadi
kemancatan pihak BPRS Al-Mabrur Ponorogo melakukan tindakan restrukturisasi
dan beban surat menyurat tidak didebankan kepada pihak nasabah. Hal tersebuh
dinilai bisa mengganggu kolektabilitas dan merugikan pihak BPRS Al-Mabrur
Ponorogo.